Scroll untuk baca artikel
NasionalNews

Dari Wantimpres ke DPA Pengganti: Melacak Jejak Kekuasaan di Era Soeharto

14
×

Dari Wantimpres ke DPA Pengganti: Melacak Jejak Kekuasaan di Era Soeharto

Sebarkan artikel ini
DPA Pengganti Wantimpres Pernah Ada Era Soeharto, Wewenang

Halosenja.com – Dewan Pengawas Presiden atau yang biasa disebut dengan DPA adalah salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan saran kepada presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam sejarahnya, DPA pernah memiliki sebuah lembaga pengganti yang disebut dengan Wantimpres atau Dewan Pembina Presiden. Namun, apakah Anda pernah mendengar bahwa pada masa pemerintahan Soeharto, pernah ada era dimana Wantimpres mengambil alih wewenang dari DPA?

Pada era Soeharto, lembaga Wantimpres memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah. Wantimpres terdiri dari beberapa orang yang dipilih langsung oleh presiden dan memiliki wewenang untuk memberikan saran-saran kepada presiden dalam mengambil keputusan. Dengan begitu, Wantimpres memiliki posisi yang cukup kuat dalam struktur pemerintahan pada saat itu.

Salah satu keputusan kontroversial yang diambil oleh Wantimpres pada masa pemerintahan Soeharto adalah terkait dengan pengawasan terhadap anggaran negara. Wantimpres memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak rencana anggaran yang diajukan oleh pemerintah. Hal ini seringkali menimbulkan pertentangan dengan DPA yang seharusnya memiliki wewenang yang sama dalam hal pengawasan terhadap anggaran negara.

Namun, meskipun memiliki wewenang yang kuat, lembaga Wantimpres juga kerap kali dikritik oleh kalangan masyarakat karena dianggap tidak independen dan cenderung menjadi alat untuk melindungi kepentingan presiden dan pemerintah. Kritik tersebut semakin berkembang ketika terjadi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat dan Wantimpres tidak melakukan tindakan yang kritis terhadap kebijakan tersebut.

Pada akhirnya, era Wantimpres pada masa pemerintahan Soeharto berakhir setelah terjadinya reformasi pada tahun 1998. Pada masa reformasi, lembaga Wantimpres dinyatakan tidak konstitusional dan diganti oleh Dewan Pengawas Presiden yang memiliki struktur dan wewenang yang lebih jelas dan transparan. DPA saat ini memiliki peran yang lebih independen dan kritis dalam mengawasi dan memberikan saran kepada presiden.

Meskipun era Wantimpres pada masa pemerintahan Soeharto telah berlalu, namun pengalaman tersebut memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Penting bagi sebuah negara untuk memiliki lembaga pengawas yang independen dan kritis dalam mengawasi kebijakan pemerintah demi kepentingan masyarakat. Sejarah Wantimpres juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga pengawas dan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan demikian, pernah ada era dimana Wantimpres mengambil alih wewenang dari DPA pada masa pemerintahan Soeharto. Meskipun kontroversial, pengalaman tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua dalam membangun sistem pengawasan yang lebih efektif dan transparan di masa depan. Semoga kejadian seperti itu tidak terulang lagi dan lembaga pengawas seperti DPA dapat tetap berperan dengan independen dan kritis dalam menjalankan tugasnya.