Scroll untuk baca artikel
BisnisMakro

Bos Garuda Bersorak Lega saat Permintaan Pembatalan Perdamaian PKPU Ditolak

172
×

Bos Garuda Bersorak Lega saat Permintaan Pembatalan Perdamaian PKPU Ditolak

Sebarkan artikel ini
Bos Garuda Lega, Permintaan Pembatalan Perdamaian PKPU Ditol...

Halosenja.com – Bos Garuda Lega, Permintaan Pembatalan Perdamaian PKPU Ditolak

Jakarta – Bos Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, merasa lega setelah permintaannya untuk pembatalan perdamaian dalam kasus kepailitan terhadap PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Irfan Setiaputra mengajukan permohonan pembatalan perdamaian pada tanggal 15 Juli 2022, dengan alasan bahwa perdamaian tersebut tidak adil dan merugikan bagi Garuda Indonesia.

Pada kasus ini, Garuda Indonesia telah melakukan perdamaian dengan PT Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan PT Aero Wisata selaku kreditur. Namun, perdamaian tersebut berujung pada permohonan kepailitan dari PT PPA. Irfan Setiaputra mengklaim bahwa PT PPA seharusnya tidak mengajukan permohonan kepailitan setelah Garuda Indonesia telah melakukan perdamaian dengan pihak-pihak terkait.

Menurut Irfan Setiaputra, Garuda Indonesia telah berupaya untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditur dan menjaga kelangsungan operasional maskapai penerbangan nasional ini. Namun, permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Irfan Setiaputra telah ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juli 2022.

Dalam putusan pengadilan, hakim menyatakan bahwa permintaan pembatalan perdamaian tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Hakim juga menilai bahwa Garuda Indonesia telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam perdamaian yang telah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan untuk menolak permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Irfan Setiaputra.

Keputusan pengadilan ini sangat penting dalam kasus kepailitan Garuda Indonesia, mengingat bahwa permohonan kepailitan dari PT PPA masih berlanjut. Jika permohonan kepailitan tersebut diterima, maka Garuda Indonesia akan menjadi maskapai penerbangan pertama yang mengajukan kepailitan di Indonesia.

Dampak dari keputusan ini juga akan dirasakan oleh karyawan Garuda Indonesia. Jika maskapai penerbangan ini dinyatakan pailit, maka ribuan karyawan akan kehilangan pekerjaan mereka. Selain itu, keputusan ini juga dapat berdampak negatif pada industri penerbangan nasional, karena akan menimbulkan ketidakpastian di kalangan investor dan calon penumpang.

Namun, Garuda Indonesia tidak akan menyerah begitu saja. Irfan Setiaputra menyatakan bahwa maskapai ini akan mengajukan banding atas putusan pengadilan tersebut. Garuda Indonesia berharap agar putusan banding dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam kasus ini.

Sementara itu, para analis mengatakan bahwa kasus kepailitan Garuda Indonesia menjadi perhatian serius bagi industri penerbangan nasional. Kasus ini menunjukkan kerentanan keuangan yang dihadapi oleh maskapai penerbangan di tengah pandemi COVID-19 yang telah berdampak signifikan pada sektor penerbangan.

Keputusan pengadilan mengenai permintaan pembatalan perdamaian ini akan menjadi langkah awal dalam menentukan nasib Garuda Indonesia. Masih banyak perkembangan yang akan terjadi dalam kasus ini, dan semua pihak berharap agar kepentingan semua pihak dapat diakomodasi dengan adil dan seimbang.